Kidung Runtuhnya Mercusuar Nalar: Ironi Adipati Tanpa Pusaka

Semakin dalam saya memasuki balairung agung imperium ini, saya semakin takjub melihat betapa “gemah ripah loh jinawi” kerusakan di dalamnya. Ternyata, menyaksikan keruntuhan istana dari balik tirai singgasana jauh lebih puitis daripada sekadar mendengar ratapan rakyat di pasar. Saya menyaksikan sendiri bagaimana kesaktian seorang pemimpin sering kali hanyalah klenik yang dikarang-karang—sebuah fenomena yang memaksa kita bermimpi tentang pusaka gaib bernama “Meritokrasi” yang konon sudah lama raib dari tanah ini.

Sungguh adiluhung, ketika seseorang dianugerahi gelar Adipati atau Tumenggung hanya bermodalkan “prasasti titipan” atau keahlian dalam seni menyembah kaki sang raja. Jangan harap Nalar Suci akan diundang dalam rapat di pendopo agung. Di wilayah kekuasaan yang sakti ini, keadilan hanyalah goresan di atas daun lontar yang bisa dibakar kapan saja, asalkan para abdi dalem sudah sepakat untuk sesat berjamaah. Bukankah kesepakatan untuk menghancurkan negeri secara kolektif adalah sebuah “keberhasilan” diplomasi?

Seorang senopati yang—katakanlah—masih memiliki sedikit sisa nurani, mungkin akan pening bertanya-tanya: “Mengapa para penyamun ini justru dipelihara bagaikan pusaka keramat?” atau “Mengapa mereka yang menindas para resi dan guru justru diberi payung kebesaran?” Namun tenanglah, jawabannya sangat sakral: loyalitas buta. Di kerajaan ini, menjilat tumit atasan jauh lebih mulia daripada menegakkan amanah leluhur. Kesaktian nomor sekian, yang penting adalah seberapa dalam dahi Anda menyentuh lantai saat melakukan sembah.

Jika kita memang berhasrat mengubur peradaban ini dalam-dalam, mari kita buang jauh-jauh paugeran meritokrasi. Namun, jika ingin sedikit saja terlihat waras dalam mengelola kadipaten pendidikan, mungkin tiga titah “mustahil” ini patut dicoba:

1. Seleksi Satria, Bukan Trah Kedekatan: Alangkah ajaibnya jika jabatan diisi oleh mereka yang menang dalam sayembara kecerdasan, bukan mereka yang menang dalam jalur “darah biru” koneksi atau titipan upeti politik. Bayangkan sebuah negeri di mana kursi mahapatih diduduki karena strategi perang yang mumpuni, bukan karena kedekatan saat pesta panen raya.
2. Kebijaksanaan di Atas Upacara: Akan sangat mengejutkan jika para pembesar benar-benar memahami beratnya hidup para guru di garis depan, bukan hanya jago memoles laporan di atas prasasti agar terlihat indah saat dibaca oleh Sang Prabu. Kita butuh jiwa yang mengayomi, bukan sekadar patung penjaga gerbang yang hanya tahu cara mengangguk.
3. Hukuman bagi Punggawa yang Khianat: Bayangkan jika jabatan bukan “tanah perdikan” yang bisa dinikmati selamanya. Bayangkan jika punggawa yang gagal menjaga amanah dan merusak moral para resi langsung diasingkan ke hutan rimba demi menyelamatkan masa depan para ksatria muda. Terdengar seperti dongeng dari negeri antah-berantah, bukan?

Selama kita masih memuja pengabdian yang salah alamat, meritokrasi akan tetap menjadi kidung sunyi bagi guru-guru yang sudah habis suaranya karena berteriak dalam sepi. Tapi setidaknya, kerajaan kita tetap “ajeg”—ajeg dalam ketidakberdayaan.